KONSTRUKSI SOSIAL MEDIA MASSA DAN REFORMASI BIROKRASI DI INDONESIA

Dr. Drs. Basa Alim Tualeka, MSi
obasa.Executive@gmail.com
Dosen Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

 

ABSTRAK 

Perkembangan media massa, dalam bentuk konten maupun teknologi, telah memberi semangat dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia di hampir lima belas tahun terakhir ini. Di dunia pada umumnya, semangat itu dimulai dari semangat transparansi, semangat akuntabilitas, semangat partisipatoris, hingga semangat mereformasi birokrasi negara secara umum. Di Indonesia, keempat hal itu juga terlihat, paling tidak sejak reformasi, media massa telah memberi warna baru dalam keseluruhan aktifitas birokrasi Indonesia sejak awal reformasi hingga saat ini, baik birokrasi di pusat maupun birokrasi di daerah. Tujuan utamanya adalah mendorong terciptanya tugas-tugas birokrasi yang lebih baik. Kajian ini memberi penggambaran terhadap peran media massa melalui konstruksi sosial media massa terhadap reformasi birokrasi di Indonesia, terutama bagaimana peran konstruksi sosial media massa atas jalannya berbagai reformasi birokrasi, sehingga memberikan implikasi terhadap penyelenggaraan Negara yang bersih, baik di pusat maupun di daerah. Kajian ini pula memberi gambaran terhadap masalah konstruksi sosial dan dekonstruksi sosial terhadap penyelenggaraan reformasi birokrasi yang berjalan sangat cepat sebanding dengan cepatnya pemberitaan media massa. 

Kata Kunci: Konstruksi Sosial Media Massa, Birokrasi, Transparansi, Akuntabilitas, Partisipatoris Reformasi Birokrasi Pencitraan Birokrasi. 

 

PENDAHULUAN 

Serentak pada akhir Juli dan awal Agustus 2012, media masa dan kantor-kantor berita di Indonesia seperti Harian Analisa, Bali Post, Fajar, Waspada Online, JPNN.com, Kompas.com, Suara Merdeka CyberNews, Gatra, Kontan, Okezone, Detikcom, Suara Karya, Surabaya Post, VivaNews, Pikiran Rakyat, TVone, ANTV, RCTI, SCTV, Metro TV, dan lain-lain memberitakan konflik KPK-POLRI, tema besar yang diangkat adalah Cicak vs Buaya jilid, karena beberapa waktu silam drama Cicak vs Buaya dalam kasus yang lain, pernah disiarkan besar-besaran oleh media massa. Semangat media massa Indonesia sernacam ini adalah salah satu contoh bagaimana media massa bersemangat ikut di dalam pemberitaan yang berkaitan dengan persoalan reformasi birokrasi di Indonesia, termasuk juga adalah pemberantasan KKN. Kasus-kasus lain seperti Hambalang, Wisma Atlit, Century, dan lain-lain juga semangat media massa tetap sama. Lepas dari keikutsertaan media massa di dalam pemberitaan semacam ini adalah bagian dari doktrin media massa “the bad news is the good news”, atau menjadikan alasan reformasi sebagai sumber informasi pemberitaan yang sangat laku, namun jelas, sebagai bagian dari bangsa ini, keikutsertaan di dalam pemberitaan kasus-kasus birokrasi di Indonesia, telah menancapkan pilar baru di dalam penyelenggaraan Negara demokrasi, yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan reformasi birokrasi Negara-negara modern. Media massa bagian dari partisipasi masyarakat, bagian dari plar kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan Negara yang transparan. 

Peran media massa di dalam mengkonstruksi berita, telah menjadi alat utama mengkonstruksi citra birokrasi baik di pusat maupun di daerah. Baik buruk penyelenggaraan birokrasi saat ini ditentukan oleh bagaimana media mengkonstruksi hasil evaluasi kinerja birokrasi tersebut. Jadi, teori-teori media massa sangat berpengaruh terhadap keberhasilan penyelenggaraan tugas-tugas birokrasi. Melihat peran media massa yang penting ini maka birokrasi di pusat dan di daerah seringkali memainkan peran media ini untuk kepentingan mereka sehingga pertarungan kepentingan media massa. dan birokrasi menjadi taruhan terhadap suatu kebenaran yang akan di sampaikan kepada masyarakat. Media massa memiliki kepentingan mengkonstruksi pemberitaan yang transparan dan birokrasi juga memiliki kepentingan untuk dikonstruksi sebagai subjek yang baik, berhasil dan sebagainya.  

Tarik-menarik kekuasaan di level konstruksi sosial media massa ini mengakibatkan berbagai ekses; 1) media massa idealis seringkali menjadi korban kekerasan-kekuasaan birokrasi, banyak jurnalis yang menjadi korban di dalam menjalankan tugas, mereka terluka, terbunuh bahkan ada yang hilang; 2) media massa yang kuat dapat menggunakan isue-isue reformasi birokrasi sebagai tambang emas pemberitaan mereka. Media ini dapat mengakomodir sumber-sumber pemberitaan yanmg dapat berbicara langsung di dalam tayangam-tayangan live mereka, sehingga terlihat jelas begitu powerfull media massa; 3) ada juga pertarungan media massa dan birokrasi harus di bawa ke pengadilan karena kedua belah pihah tidak dapat menempuh jalan tengah; 4) namun ada pula media massa yang mau berbagi “di bawah meja” agar win-win solution dengan birokrasi. Jadi media massa dapat iklan dan birokrasi dapat pencitraan baik dari media ini; 5) ekses lain, media massa menjadi corong birokrasi karena kalah kuasa dengan birokrasi. Lima ekses ini telah mewarnai relasi-kuasa media massa dan birokrasi, sekaligus menandai peran media massa dalam reformasi birokrasi di Indonesia.  

Dengan berkembang teknologi media massa saat ini, baik media massa maupun birokrasi tidak punya banyak pilihan kecuali harus bekerja secara profesional, karena setiap saat telah lahir kekuasaan-kekuasaan baru di masyarakat yang dapat mengontrol relasi-kuasa media massa dan birokrasi. Peran media massa di dalam mengkonstruksi realitas sosial reformasi birokrasi menjadi realitas objektif sebagaimana kenyataan yang ada di dalam realitas intersubjektif itulah yang diharapkan semua pihak sebagai peran penting media massa di dalam reformasi birokrasi. Begitu pula, tindakan birokrasi yang reformis, selalu terbuka apa adanya kepada masyarakat, tidak pernah bersembunyi dibalik media massa dan selalu transparan di dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya. Dengan demikian peran media massa di dalam mengkonstruksi realitas reformasi birokrasi di Indonesia telah berjalan sesuai yang diharapkan oleh kehendak reformasi itu sendiri.  

 

METODE KAJIAN 

Kajian ini adalah kajian kualitatif-naratif terhadap reformasi birokrasi di Indonesia dimana peran kekuatan konstruksi sosial sangat kuat. Kajian ini menggunakan wawancara terhadap empat informan yang memahami tertang reformasi birokrasi di Indonesia dan bagaimana pers memainkan perannya sehingga konstruksi sostal media massa digunakan sebagai salah satu alat reformasi.  

HASIL KAJIAN 

Peran Media Massa 

Perlu ditegaskan kembali bahwa peran utama media massa dalam reformasi birokrasi adalah sebagai kekuatan kontrol sosial terhadap penyelenggaraan reformasi birokrasi. Peran ini telah mendorong penguatan terhadap empat kondisi utama dalam reformasi birokrasi yang kondusif di kalangan birokrasi baik di pusat maupun di daerah, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan semangat tumbuhnya budaya birokrasi aparatur yang baik.  

Pada semangat transparansi, media massa telah mendorong pelaksanaan birokrasi di daerah dan di pusat semakin terbuka, terutama pada keberanian birokrasi untuk di kontrol oleh pihak lain di luar birokrasi. Walaupun masih terlihat ragu-ragu, namun media massa terus mendorong agar birokrasi dapat menerima kenyataan bahwa pelaksanaan birokrasi yang transparan telah memberikan dampak luar biasa terhadap kemajuan birokrasi Indonesia, terutama pada aspek keterbukaan menerima budaya kritik yang selama ini tidak pernah ada.  

Berbagai pemberitaan media massa terhadap proses-proses pernbangunan dan penyelenggaraan administrasi publik, telah menciptakan transparansi birokrasi di bidang pembangunan dan penyelenggaraan Negara; 1) Penggunaan anggaran Negara. Hal ini adalah dampak penting dari transparansi birokrasi yang didorong oleh media massa akhir-akhir ini, bahwa media massa. setiap saat menginformasikan kepada rakyat setlap penggunaan anggaran Negara untuk apapun termasuk pembangunan, harus transparan terhadap rakyat. Sifat transparan di sini diperlukan agar dana penyelenggaraan Negara dan pembangunan yang dihimpun dari rakyat melalui pajak, harus benar-benar digunakan dengan sepengetahuan rakyat pula, untuk apa dana itu digunakan, berapa besarnya, siapa yang menggunakan serta apa manfaatnya bagi rakyat; 2) penyelenggaraan pembangunan. Pembangunan selalu dilaksanakan atas nama rakyat, artinya bahwa objek-subjek pembangunan adalah rakyat, media massa mengawal penyelenggaraan Negara yang transparan agar masyarakat tahu apa yang sedang terjadi terhadap masyarakatnya (baik sebagai objek maupun sebagai subjek). Asumsi-asumsi media massa tentang pembangunan, bahwa pembangunan yang dilaksanakan oleh negara menjadi lebih baik apabila Negara-pemerintah transparan menjelaskan apa adanya, bukan atas nama rakyat namun Negara yang diuntungkan atau sebaliknya, akan tetapi setiap pembangunan harus memberi nilal manfaat kepada masyarakat dan negara; 3) bahwa, setiap saat media massa mendorong agar pelaksanaan pembangunan harus mendapat evaluasi yang semestinya dan hasilnya harus disampaikan kepada rakyat. Evaluasi hasil-hasil pembangunan dan penyelenggaraan birokrasi penting dilakukan karena asumsi media massa bahwa masyarakat sangat ingin tahu hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan untuk kepentingan saat masa yang akan datang; dan 4) transparansi ini dan pembangunan dan penyelenggaraan birokrasi yang dikawal media massa mendorong birokrasi semakin berani menerima kritik dan saran dari masyarakat. Media massa dan terbuka memainkan peran komunikasi untuk menjembatani negara dan masyarakat, sehingga tak ada lagi “dusta” diantara penyelenggara birokrasi dan masyarakat. Media massa memandang bahwa perannya mendorong transparansi birokrasi penyelenggaraan negara, telah memberi semangat dan roh reformasi birokrasi, sebagai birokrasi baru yang bersih dan berwibawa. 

Madia, massa juga telah mendorong hingga terciptanya semangat akuntabilitas di dalam pelaksanaan tugas-tugas birokrasi. Sebelum ini implementasi berbagai kegiatan terkesan asal dilaksanakan hingga memberi akibat terhadap pemborosan anggaran negara, maka konstruksi sosial media massa terhadap pelaksanaan pembangunan saat ini di berbagai daerah telah mendorong semangat akuntabilitas terhadap apa yang dilaksanakan oleh birokrasi. Pemberitaan media massa telah mendorong birokrat di pusat maupun di daerah agar dapat mempertanggungjawabkan setiap tugasnya kepada rakyat sebagai pemberi mandat pembangunan kepadanya dan yang paling utama adalah pertanggungjawabannya kepada Tuhan. Di awal-awal pelaksanaan reformasi birokrasi, terlihat hampir seluruh pejabat birokrasi negara enggan memikul tanggung jawab ini karena dipandang menyusahkan dan sumber mala petaka, akan tetapi, akhir-akhir ini, rasa percaya diri birokrat telah tumbuh kembali dan berkembang sejalan dengan semangat reformasi.  

Semangat tersebut telah menciptakan paling tidak tiga hal, yaitu; 1) kualitas implementast kebijakan publik dan tugas-tugas birokrasi semakin berkualitas. Dampak pemberitaan media massa terhadap implementasi tersebut menyebabkan birokrasi semakin berhati-hati dan berusaha meningkatkan kualitas implementasi kebijakan publik, untuk menghindari hal-hal yang berkaitan dengan hukum dan untuk menarik simpati masyarakat; 2) Pemberitaan media massa terhadap seluruh pembangunan dan penyelenggaraan birokrasi yang transparan menyebabkan penghematan anggaran pembangunan dan pembiayaan birokrasi yang selama ini sangat boros; 5) Pemberitaan media massa. terhadap kasus-kasus korupsi paling tidak menyebabkan efek jera terhadap penyelenggara birokrasi lain yang tidak atau belum menjadi sumber pemberitaan media massa karena kasus-kasus serupa; 4) rakyat semakin faham terhadap apa yang terjadi dalam penyelenggaraan pembangunan dan birokrasi negara di pusat maupun di daerah. Pemberitaan media massa telah menjadi materi pembelajaran sosial bagi masyarakat secara luas terhadap penyelenggaraan negara yang bersih dan akuntabel sehingga masyarakat semakin tahu dan sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. 

Semangat partisipatoris di kalangan birokrasi yang tumbuh akhir-akhir ini juga berbanding searah dengan peran media massa dalam mendorong keterbukaan birokrasi negara. Bahwa birokrasi yang transparan akhirnya harus menerima peran-peran pihak lain di luar birokrasi di lain pelaksanaan tugas-tugas mereka, peran ini terutama datangnya dari masyarakat sebagai bagian terbesar dari objek maupun subjek pelaksanaan tugas-tugas birokrasi itu sendiri. Masyarakat yang selama ini ditinggalkan, perlu dilibatkan di setiap kegiatan di dalam birokrasi reformis agar keterlibatan masyarakat yang selama ini dilihat sebagai sesuatu yang negatif bagi pelaksanaan tugas birokrasi menjadi aspek positif bagi kemajuan dan kualitas tugas-tugas birokrasi itu sendiri. Media massa selain mendorong keterbukaan birokrasi terhadap masyarakat, juga telah mendorong berbagai potensi masyarakat agar ikut serta di dalam penyelenggaraan pembangunan. Media massa berhasil mendorong begitu besar potensi masyarakat di bidang ekonomi, di bidang sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat, politik, kesehatan dan lain-lainnya untuk membantu pemerintah mengatasi berbagai persoalan bangsa, terlebih juga media massa telah mendorong potensi intelektual masyarakat dalam berpartisipasi membantu negara di berbagai bidang kehidupan. 

Peran media massa melalui proses konstruksi sosial media massa. akhirnya telah menciptakan berbagai perubahan secara luas di kalangan birokrasi di luar empat hal yang telah dijelaskan tersebut. Media massa telah meniup semangat yang luar biasa terhadap seluruh stakeholder birokrasi di Indonesia tentang semangat reformasi birokrasi, sehingga di kalangan birokrat paling bawah pun semangat reformasi birokrasi ini telah terdengar melalui penciptaan budaya kerja birokrasi aparatur negara, dimana banyak kalangan percaya bahwa sebelum ini birokrasi negara tidak pernah memiliki budaya kerja yang baik. 

Namun demikian, tidak dapat disangkal bahwa manfaat media massa di dalam konstruksi sosial media massa juga memberi dampak pada aspek-aspek lain di dalam pelaksanaan birokrasi saat ini, baik yang dapat menguntungkan maupun merugikan. Aspek yang menguntungkan antara lain, konstruksi sosial media massa telah berhasil mengeksplor berbagai potensi di daerah terutama potensi sumber daya manusia, sehingga potensi tersebut yang dulunya hanya dapat dimanfaatkan oleh kepentingan lokal, saat ini potensi itu dapat dimanfaatkan oleh kepentingan bangsa secara luas. Sebaliknya birokrasi juga sering memanfaatkan konstruksi sosial media massa untuk kepentingan pencitraan dan popularitas pribadi sehingga merugikan banyak orang, karena sumber daya manusia yang buruk dengan kemampuan pendanaan yang kuat untuk membiayai pencitraan dan konstruksi sosial media massa, dapat menguasai birokrasi di daerah maupun di tingkat nasional yang akhirnya tujuannya hanya untuk kepentingan pribadi dan golongan. 

Konstruksi Sosial atas Reformasi Birokrasi 

Salah satu aspek utama penilaian masyarakat terhadap jalannya reformasi birokrasi berkaitan dengan tugas-tugas di bidang administrasi publik yang berhubungan dengan perumusan kebijakan publik, implementasi kebijakan serta evaluasi kebijakan. Sehubungan dengan itu, menurut Jun (2006) bahwa pada kenyataannya, administrasi publik adalah realitas sosial yang dikonstruksi birokrasi. Dengan demikian sikap penerimaan atau penolakan masyarakat dan kelembagaan sosial lainnya terhadap penyelenggaraan administrasi publik mulai dari perencanaan, implementasi sampai dengan evaluast tergantung bagaimana birokrasi penyelenggara administrasi publik melakukan konstruksi sosial atas realitas administrasi publik yang dijalankannya.  

Sebagaimana dikatakan oleh Berger dan Luckmann (Geger, 2008) bahwa konstruksi sosial atas realitas dilakukan melalui proses sosial; institutionalisasi, legitimasi dan sosialisasi (ILS). Proses sosial ILS dijalankan melalui proses simultan yang lain yaitu eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi (EOI). Sehingga menurut Berger dan Luckmann bahwa konstruksi sosial atas realitas adalah proses sosial simultan dan berlapis-lapis melalui ILS-EOI (Berger dan Luckmann, 1967). Jadi konstruksi sosial administrasi publik (Jun, 2006) berlangsung melalui proses sosial ILS-EOI (Berger dan Luckmann, 1967). 

Kemajuan teknologi komunikasi (Burhan, 2010), saat ini memungkinkan semua realitas kehidupan masyarakat dikonstruksi melalui media massa. Hampir tidak ada realitas sosial saat ini yang berada di luar konstruksi sosial media massa. Dengan kata lain konstruksi sosial atas realitas kehidupan masyarakat di dalam berbagai aspek, tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat modern saat ini yang telah memilih teknologi komunikasi sebagai alat utama di dalam kehidupannya. Begitu pula penyelenggaraan adminsitrasi publik, yang mana kenyataannya melibatkan berbagai aspek kepentingan masyarakat sehingga penilaian-penilaian terhadap administrasi publik berkaitan dengan tiga realitas sosial di masyarakat dimana adminsitrasi publik dijalankan. Ketiga aspek realitas administrasi publik itu adalah realitas adminsitrasi publik objektif, realitas adminsitrasi publik subjektif dan realitas adminsitrasi publik intersubjektif. Pada kenyataannya penyelenggaraan adminsitasi publik yang berkaitan dengan perencanaan, implementasi dan evaluasi kebtjakan sangat erat dengan ketiga realitas ini. Birokrasi penyelenggara adminsitrasi publik sering membangun realitas subjektif terhadap apa yang dilaksanakanya sebagai realitas yang sangat dibutuhkan, sangat bersih implementasinya, dan sangat jujur evaluasinya. Namun di sisi lain, masyarakat sering mendekonstruksi realitas subjektif penyelenggaraan administrasi publik dengan realitas lain yang dikatakan sebagai realitas objektif. Masyarakat sering bicara berdasarkan kenyataan atas realitas objektif yang dilihat, disaksikan dan dialami di lapangan. Jadi kedua realitas ini dibangun berdasarkan kepentingan masing-masing, yaitu kepentingan birokrasi penyelenggara adminsitrasi publik disatu pihak dan kepentingan masyarakat sebagai subjek pembangunan di pihak lainnya. Perseteruan, perselisihan bahkan konflik sering terjadi di wilayah ini, dimana masing-masing memegang teguh pada bagaimana ia mengkonstruksi sebuah realitas sosial yang dianggapnya benar. Karena itu kita perlu bersama-sama membangun realitas kebenaran yang dapat diterima oleh semua pihak. Realitas kebenaran yang kita perlukan adalah realitas ketiga, yaitu realitas intersubjektif. Birokrasi penyelenggara adminsitrasi publik dan masyarakat serta kelembagaan sosial harus dapat membangun bersama-sama realitas penyelenggaraan administrasi publik yang baik dan benar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Pada kenyataannya kualitas penyelenggaraan administrasi publik yang berkaitan dengan perencanaan, implementasi kebijakan maupun evaluasi kebijakan, dikonstruksi melalui realitas intersubjektif ini. 

Media massa memainkan peran penting di dalam membangan realitas intersubjektif di masyarakat melalui kekuatan proses ILS- EOI yang dimilikinya. Lepas dari agenda setting media massa terhadap realitas intersubjektif suatu penyelenggaraan adminsitrasi publik, namun media massa setiap saat telah melaksanakan perannya sebagai mesin ILS-EOI yang terus berproses di dalam kehidupan sosial dan masyarakat untuk membangun konstruksi realitas intersubjektif terhadap suatu kenyataan sosial yang berkaitan dengan tugas-tugas birokrasi tersebut. 

Ekses Konstruksi Sosial Media Massa atas Reformasi Birokrasi 

Di era orde baru, ketika keran media massa di tutup, maka peran media massa tidak seluas saat ini. Namun di akhir Orde Baru, ketika kebebasan pers mulai di buka, maka peran media massa saat itu terus berkembang sampai saat ini. Salah satu peran penting media massa adalah konstrusksi sosial media massa atas reformasi birokrasi.  

Sebagaimana penjelasan konstruksi sosial atas reformasi birokrasi yang telah djelaskan, maka melalui konstruksi sosial atas realitas reformasi birokrasi, pencitraan daerah dan tokoh-tokoh politik melalui media massa dengan mudah dilakukan. Sebuah papan baliho besar terpampang di gateway Bandara Soekarno Hatta, tentang Visit Sumatera Selatan, Visit Banda Aceh, Visit Jawa Tengah dan sebagainya. Tujuannya bukan sekedar informasi, namun lebih dari itu yaitu konstruksi sosial atas realitas reformasi birokrasi yang sedang bergulir di daerah. Kita juga saat ini dapat menyaksikan gambar-gambar wajah orang yang mencitrakan dirinya sebagai tokoh masyarakat di televisi, koran atau melalui media luar ruang seperti baliho, pamplet dan lain-lain di desa, di kecamatan, kabupaten, provinsi sampai dengan di Jakarta. Sebelum reformasi, sebelum media massa berkembang seperti sekarang ini, baliho-baliho, pamplet dan sebagainya itu tak pernah kita jumpai di mana saja. Konstruksi sosial media massa telah membantu pencitraan suatu daerah atau tokoh-tokoh daerah di Indonesia yang selama ini kurang atau tidak di kenal oleh pusat (Jakarta) atau daerah-daerah lain, menjadi dikenal melalui proses simulakra ini. 

Sejak pemilu tahun 2004, media massa telah memainkan peran yang sangat besar dalam hal pencitraan tokoh politik atau partai politik yang menjadi peserta pemilu. Begitu juga pada pemilu legeslatif di pusat maupun di daerah atau pemilu kepala daerah di seluruh Indonesia, media massa membantu pencitraan tokoh dan partai politik peserta pemilu. Tokoh-tokoh politik mengkonstruksi citra diri dan citra partai politik agar menarik hati pemilih. Mulailah paradigma kampanye di jalan dan di stadium bergeser ke media massa dan teknologi komunikasi lainnya. 

Banyak keuntungan yang diberikan oleh media massa terhadap perubahan paradigma kampanye pemilu ini, terutama dapat mengurangi kengerian massal saat kampanye yang menggunakan jalan raya. Dengan demikian juga dapat mengurangi kejahatan dan kriminalitas, mengurangi jatuh korban jiwa dan harta yang tak berguna. Biaya pengarahan massa yang besar juga dapat dikurangi, artinya media massa membantu agar kandidat pemilu dan pilkada lebih berhemat dalam penggunaan dana kampanye. 

Tanpa harus menutup mata, peran media massa juga dapat berupa hal-hal yang buruk seperti berubahnya efek serangan terhadap kandidat lawan politik sehingga membantu mengefektifkan dampak-dampak buruk serangan kepada kandidat politik yang langsung terfokus kepada kandidat. Kasus SARA Oma Irama adalah bukti media massa memainkan peran baru untuk menyerang lawan politik yang lebih terfokus, sindiran-sindiran Foke kepada Jokowi yang disiarkan media massa juga sama efektifnya. 

Lebih luas lagi, media massa selain mengkonstruksi pencitraan reformasi birokrasi, juga sekaligus mengdekonsruksi pencitraan reformasi birokrasi. Derrida (2005) benar bahwa setiap ada konstruksi sosial, di situ bisa didekonstruksi. Jadi, kekuatan media massa mengkonstruksi pencitraan sama kuatnya dengan kekuatan mengdekonstruksi pencitraan itu. 

Dalam kasus SBY umpamanya, media massa berkali-kali mengkonstruksi pencitraan bahwa SBY adalah pelopor anti korupsi di Indonesia, ada pula iklan layanan masyarakat tentang katakan tidak kepada korupsi. Media massa juga berulang kali mengkonstruksi pencitraan bahwa SBY juga adalah pelopor penghematan uang negara di dalam penyelenggaraan birokrasi negara. Namun media massa juga memberitakan kritikan-kritikan masyarakat sebagai dekonstruksi sosial citra SBY yang anti korupsi dan anti penghematan. Begitu pula media sering kali mencitrakan bahwa SBY adalah sosok yang santun, jujur dan baik hati, namun media massa juga mendekonstruksi sosok santun, jujur dan baik hati SBY itu dengan sosok lain yang pembohong, lambat membuat keputusan dan jahat. 

Ekses ini terjadi bukan hanya kepada SBY sebagai kepala negara saja, namun berlaku juga untuk semua kepala daerah, institusi pemerintahan dan kelembagaan sosial di Indonesia sebagai stakeholder reformasi birokrasi, bahwa media memainkan perannya melalui konstruksi sosial media massa maupun deskonstuksi sosial media massa. 

PENUTUP 

Pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia sejak hampir lima belas tahun lalu menunjukkan kemajuan. Kemajuan itu tak lepas dari peran media massa yang setiap saat ikut membaritakan hal-ihwal reformasi birokrasi kepada masyarakat. Zaman telah berubah, peran media massa menjadi sangat penting di dalam penyelenggaraan negara, bahkan dikatakan media massa menjadi salah satu pilar penting dalam penyelenggara birokrasi negara di samping eksekutif, legeslatif dan yudikatif. Peran media massa menunjukkan kuatnya peran rakyat dalam penyelenggaraan negara dengan cita cita agar eksekutif, legeslatif dan yudikatif menjadi pilah yang bersih dan dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. 

Media massa bukannya dewa, sehingga tak luput pula dari kesalahan, kesalahan utama media massa karena ia adalah “pisau bermata dua”, menjadi alat kontrol reformasi birokrasi adalah peran yang diharapkan, namun juga dapat menjadi pembunuh reformasi birokrasi sebagai peran yang tidak diharapkan. Kebebasan media massa dan reformasi birokrasi tumbuh dan berkembang di era yang sama dalam kondisi politik yang sama. dan dengan cita-cita yang sama. Seandainya kita mengandaikan reformasi birokrasi adalah sebuah patung kayu perempuan, maka pisau media massa tak perlu untuk menghancurkan reformasi birokrasi, namun pisau itu untuk mengukir reformasi birokrasi sehingga menjadi tubuh patung yang ramping, cantik dan mahal harganya. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Berger, P.L., & e Thomas Luckmann, T. (1967). The sosial construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge. Garden City, N.Y.: Anchor Book.  

Burhan, B. (2007). Konstruksi sosial media massa. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.  

Bowornwathana, B. (2005) Administrative reform and tidal waves from regime shifts: Reverse effects of thaksin's tsunami on autonomizati. Paper for the SCANCOR-SOG/IPSA Workshop, CERAS Building 204, Stanford University, California, U.S.A, 1-2 April.

Derrida, J. (1987). Of spirit: Heidegger and the question. Chicago: Univercity of Chicago Press, Ltd.  

Geger, R. (2010). Peter L. Berger: Perspektif metateori pemikiran. Jakarta: LP3ES.  

Jun  J.S. (2006). The sosial construction of public administration: Interpretive and critical perspectives. London: Sage Publication.  

Peraturan Presiden RI No. 81 Tahun 2010 tentang Grand design reformasi birokrasi 2010-2025.  

Roya Akhavan-Majid. (2004). Mass media reform in China: new analytical framework. International toward Communication Gazette December 66 (6) 553-565.